Rabu, 02 April 2014

Sehat Negeriku! - Penyakit Kusta

Sehat Negeriku! - Penyakit Kusta


Penyakit Kusta

Posted: 02 Apr 2014 06:59 PM PDT

Pasien Penyakit Kusta

Kusta disebabkan oleh kuman kusta (mycobacterium leprae) yang menyerang kulit, saraf tepi, dan jaringan tubuh lainnya. Kusta yang merupakan penyakit menular, menahun terbagi menjadi 2 jenis yaitu kusta kering (PB:Pausi Basiler/kuman sedikit) dan kusta basah (MB: MultiBasiler/kuman banyak).

Kusta bukan peyakit karena kutukan, makanan maupun keturunan. Penularan kusta  dapat terjadi karena penderita kusta yang tidak diobati kepada orang lain yang kontak lama dengan penderita (biasanya pada orang yang tinggal serumah atau tetangga dekat) melalui pernapasan.

  • Tidak semua orang serta merta tertular kusta begitu kontak dengan penderita. Secara statistik hanya 5 % saja yang akan tertular. Sebagai ilustrasi : dari 100 orang yang terpajan, 95% di antaranya tetap sehat, 3 % tertular dan sembuh sendiri tanpa obat, sedangkan 2 % lainnya menjadi sakit dan perlu pengobatan
  • Penularan dari penderita kusta yang tidak diobati kepada orang lain yang kontak lama dengan penderita (biasanya pada orang yang tinggal serumah atau tetangga dekat) melalui pernapasan. Karena itupenyakit kusta dapat dikatakan penyakit menular yang sulit menular.

Kusta dapat diobati dengan obat kombinasi MDT, yaitu pengobatan dengan lebih dari satu macam obat yang sudah direkomendasikan. Kombinasi obat dalam blister MDT diberikan sesuai dengan jenis penyakit, yaitu : Untuk kusta kering, MDT terdiri dari Rifampisin dan Dapson, obat harus diminum sebanyak 6 blister (6 bulan). Sementara Untuk kusta basah, MDT terdiri dari Rifampisin, Dapson, dan Klofazimin yang harus diminum sebanyak 12 blister (12 bulan).

Obat MDT diberikan secara cuma-cuma di Puskesmas. Dosis pertama harus diminum di depan petugas puskesmas dan untuk selanjutnya obat diminum sesuai petunjuk dalam blister.

  • Setelah WHO merekomendasikan pengobatan kusta dengan regimenMulti Drug Therapy (MDT), negara-negara di dunia yang melaksanakan program pemberantasan dengan pengobatan MDT mencapai hasil yang memuaskan. Lebih dari 10 juta penderita telah disembuhkan dan lebih 1 juta penderita  diselamatkan dari kecacatan.

·         Sepuluh besar negara penyumbang kasus baru kusta tahun 2012 :(1). India 127.295, (2) Brasil 33.955, (3) Indonesia 18.994, (4) Bangladesh  3.970, (5) Congo 3.949, (6) Nepal3.184, (7) Myanmar 3.082, (8) Srilangka 2.178, (9) Philipina2.936, (10) South Sudan1.799. Jumlah 201.293 kasus (92 %) dari Total kasus global: 219.075

·         Sampai akhir 2012 tercatat 18.994 kasus baru kusta di Indonesia (Rate : 7,8/100.000).  Diantara kasus baru tersebut terdapat:Kasus dengan cacat tingkat II: 2.131 orang (11,2 %) atau Angka cacat tingkat II  adalah  0.87 per 100.000 penduduk, Kasus Anak: 2.191 orang (11,5 %), Kasus perempuan: 6.667 orang (35,1 %), Kasus MB : 15.703 orang ( 82,7 %). Jumlah kasus terdaftar akhir Desember 2012: 22.390 orang. Angka prevalesi: 0.9 per 10.000 penduduk.

Wagub DKI: Tes Kesehatan Penting untuk Pencegahan

Posted: 31 Mar 2014 01:53 PM PDT

Wagub DKI, Basuki Tjahja Purnama, menghadiri Pembukaan Kegiatan Rakerkesnas 2014 Regional BaratSaya adalah orang yang mendukung tes kesehatan. Saya yakin bahwa permasalahan kesehatan dapat lebih cepat ditemukan melalui tes kesehatan. Semakin cepat ditemukan, mendapat pengobatan, maka semakin cepat memperoleh kesembuhan.

Demikian pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Barat di Jakarta, Senin (31/3). Rakerkesnas 2014 yang mengusung tema “Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan" dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH.

"Bagi perempuan, penting melakukan Sadari (Periksa Payudara Sendiri) juga papsmear secara berkala untuk deteksi dini kanker", ujar Wagub DKI.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI juga menyatakan dukungannya terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) sejak awal tahun 2014. Wagub DKI bersama jajaran kesehatan berupaya keras agar pelaksanaan JKN di Provinsi DKI Jakarta dapat berhasil.

"Kalau sistem JKN di Jakarta sampai gagal, tentu akan mempengaruhi semangat teman-teman di Daerah lainnya. Untuk itu, JKN di Jakarta tidak boleh sampai gagal. Saya yakin, JKN pasti berhasil", tandas Wagub DKI.

Rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2014 diawali di Bali untuk regional tengah (16-19 Maret 2014), dilanjutkan ke Manado untuk regional timur (23-26 Maret 2014) dan terakhir di Jakarta untuk regional barat (31 Maret-3 April 2014). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan visi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan MDGs di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rakerkesnas 2014 Regional Barat dihadiri lebih dari 700 peserta, merupakan perwakilan dari kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, jajaran Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholders yang berperan dalam pembangunan kesehatan dari 13 Provinsi, yaitu: DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id.

Menkes Buka Rakerkesnas 2014 Regional Barat di Jakarta

Posted: 31 Mar 2014 12:46 PM PDT

DOC_6817Rakerkesnas 2014 merupakan kesempatan besar untuk melihat kembali apa saja yang sudah disepakati pada Rakerkesnas tahun sebelumnya dan bersama-sama mengevaluasi untuk mengidentifikasi lebih banyak lagi hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat di Daerah.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Barat di Jakarta, Senin (31/3). Turut hadir dalam kegiatan pembukaan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

"Tahun lalu kita sudah merumuskan banyak hal, namun dirasa masih belum membumi. Untuk itu, pada Rakerkesnas kali ini diharapkan dapat dirumuskan hasil yang lebih kongkret berdasarkan analisa serta pembelajaran keberhasilan daerah lainnya", ujar Menkes.

Rakerkesnas 2014 mengusung tema “Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan". Rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2014 diawali di Bali untuk regional tengah (16-19 Maret 2014), dilanjutkan ke Manado untuk regional timur (23-26 Maret 2014) dan terakhir di Jakarta untuk regional barat (31 Maret-3 April 2014). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan visi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta dalam Rakerkesnas 2014 Regional Barat berjumlah lebih dari 700 peserta, merupakan perwakilan dari kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, jajaran Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholders yang berperan dalam pembangunan kesehatan dari 13 Provinsi, yaitu: DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

"Bukan hanya mengevaluasi pekerjaan rumah (PR) terkait capaian MDGs 2015 yang tinggal 1 tahun lagi, tetapi juga jajaran kesehatan dan seluruh stakeholder terkait di Daerah sudah harus mulai merencanakan agenda post MDGs 2015", tutur Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, dengan Dunia Usaha, yaitu: 1) PT Hero Supermarket, untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesehatan ibu dan anak di wilyah Jawa Barat; 2) PT Astra Zeneca, untuk CSR pada program edukasi kesehatan masyarakat di 80 RS di wilayah sumatera jawa dan Sulawesi; dan 3) PT Monelis Internasional, untuk CSR pada program kesehatan ibu anak gizi baik preventif dan promotif.

Selanjutnya, Menkes memberikan penghargaan kepada dua orang perwakilan dokter internship yang akan bertugas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Selain itu, Menkes juga mencanangkan kembali "Studi Diet Total 2014" dan "E-Watch Alat Kesehatan (Alkes)", yang sebelumnya telah dicanangkan pertama kali secara resmi pada Rakerkesnas Regional Tengah tahun 2014 di Denpasar, Bali (16/3).

Pencanangan Studi Diet Total 2014 ditandai dengan pemasangan rompi kepada perwakilan peneliti. Studi Diet Total 2014 merupakan penelitian kesehatan masyarakat yang akan dilakukan dalam 2 tahap di 34 Provinsi (498 Kab/Kota), 2.080 Blok Survei. Studi ini dilakukan untuk menentukan tingkat keterpaparan zat kimia berbahaya dalam makanan penduduk, dengan cara menganalisa makanan melalui analisis cemaran kimia makanan (ACKM) yang merupakan representatif diet masyarakat Indonesia.

E-Watch Alkes atau sistem pengawasan alat kesehatan secara nasional yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan suatu sistem pelaporan elektronik dari kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan akes di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional Alkes dan menjadi informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kesehatan di Fasyankes. E-Watch Alkes merupakan inovasi yang bermanfaat guna mewujudkan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, tepat guna dan terjangkau.

Kegiatan Rakerkesnas 2014 terbagi menjadi 2 bagian utama. Pertama adalah penyajian best practice dari dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas sebagai lesson learned untuk percepatan pencapaian target pembangunan kesehatan. Bagian kedua adalah sidang komisi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) sidang komisi, membahas berbagai isu kesehatan dan masukan kebijakan kesehatan terhadap percepatan pencapaian MDGs, UKP, UKM dan rancangan RPJMN 2015-2019. Pada Rakerkesnas juga diselenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan 2014 yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Unit Utama di lingkungan Kemenkes, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan lembaga donor yang peduli terhadap pembangunan kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.

Kusta, Penyakit Menular yang Sulit Menular

Posted: 30 Mar 2014 08:53 AM PDT

Menkes saat Menjenguk Pasien Kusta di RS SitanalaKusta merupakan penyakit menular yang sulit menular. Hal ini dikarenakan masa inkubasinya terbilang lama, yaitu 2 – 5 tahun untuk bisa terserang kusta. Selain itu dari 100 orang yang terpapar virus kusta, 95 orang kebal, 3 orang sembuh sendiri dan 2 orang yang butuh pengobatan.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH saat membuka acara Jalan Sehat dalam Rangka Hari Kusta Sedunia ke-61, di Monas, Jakarta. Minggu (30/3).

"Kusta dapat dicegah dan disembuhkan tanpa cacat bila ditemukan sedini mungkin, terlebih lagi obatnya, yaitu MDT dapat diakses gratis di Puskesmas," terang Menkes.

Lebih lanjut Menkes menyatakan, Indonesia merupakan penyumbang kasus baru kusta nomor 3 terbesar di dunia, setelah India dan Brasil. Di tahun 2012 dilaporkan ada 18.994 kasus kusta baru di Indonesia dan 2.131 penderita (11,2 %) diantaranya ditemukan sudah pada cacat tingkat 2, yaitu cacat yang kelihatan. Sedangkan 2.191 penderita (11,5 %) dantaranya adalah anak-anak.

"Sementara tantangan terbesar ialah tingginya stigma dan diskriminasi terhadap pengidap kusta," sambung Menkes.

Menkes mengatakan beban penyakit kusta yang saat ini hadapi tidak hanya pada tingginya angka penderita, tetapi besarnya kecacatan yang diakibatkan. Selain itu masalah sosial – ekonomi juga mendapat perhatian selain masalah medis.

"Mereka yang sudah cacat akan sangat tergantung secara fisik dan finansial kepada orang lain dan akhirnya berdampak pada kemiskinan. Dukungan seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan sangat diharapkan dalam menyikapi masalah sosial ekonomi yang muncul akibat kecacatan pada OYPMK (Orang yang Pernah Mengalami Kusta)" lanjut Menkes.

Pada Kesempatan tersebut Menkes mengajak para peserta Jalan Sehat untuk berinteraksi dengan OYPMK agar terbina pemahaman yang baik dan menghapus stigma dan diskriminasi

Acara jalan santai diikuti kurang lebih 300 orang yang separuh pesertanya para OYPMK dan keluarganya dari wilayah Jabodetabek dan dari lintas sektor, lintas program, LSM internasional & lokal yang peduli kusta.

Tahun ini, Seruan Nasional pada Hari Kusta Sedunia bertujuan untuk memperkuat upaya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap Orang yang Pernah Mengalami Kusta.

Berkaitan dengan Hari Kusta Sedunia, pada tanggal 3 April 2014 mendatang Kementerian Kesehatan akan meluncurkan Piagam Seruan Nasional Untuk Mengatasi Kusta yang ditandatangani oleh 16 perwakilan tokoh Keagamaan.

Kementerian Kesehatan menyadari pentingnya Peran organisasi keagamaan dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai kusta sehingga stigma dan diskrimasi dapat segera dihapuskan. Masyarakat sangat menghormati para tokoh agama dan informasi tentang kusta disebutkan dalam semua kitab suci agama.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id.

Indonesia Dorong IDB dan Sekretariat OKI Laksanakan Program Kerja OKI

Posted: 24 Mar 2014 09:00 PM PDT

Pertemuan 8th Steering Committee on Health (SCH) dan 1st Lead Country Coordinators Meeting (LCCM) dalam rangka implementasi SHPA di JakartaIndonesia mendorong Peran Islamic Developmet Bank (IDB) dan Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menggerakan kerjasama antara negara anggota, khususnya dalam hal mobilisasi sumber dana, para ahli dan sumber daya lainnya dalam upaya pelaksanaan OIC Strategic Health Programe of Action (SHPA) 2014 – 2023.

Demikian pernyataan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Ms.c, Ph.d ketika membuka Forum Pertemuan 8th Steering Committee on Health (SCH) dan 1st Lead Country Coordinators Meeting (LCCM) dalam rangka implementasi SHPA di Jakarta, Selasa (25/3).

Pertemuan terbatas yang berlangsung selama dua hari (25 – 26 Maret 2014), diikuti delegasi dari 10 negara anggota Komite Pengarah Bidang Kesehatan yaitu Indonesia, Khazakstan, Turki, Malaysia, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Oman, Djibouti dan Guinea.

Pertemuan dihadiri perwakilan Sekretaris Jenderal OKI dan 7 Organisasi Internasional yaitu The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Global Fund to Fight Aids, TB, Malaria (GF ATM), The United Nation Population Fund (UNFPA), World Health Organisation (WHO) dan Islamic Development Bank (IDB).

"Dalam memastikan pelaksanaan SHPA, perlu mengutamakan strategi, target dan tindakan dan menggabungkannya dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional. Selain itu harus melibatkan tidak hanya organisasi pemerintahan, tetapi juga pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pelaksanaan SHPA dilaksanakan tepat waktu," jelas Ali Ghufron.

Lebih lanjut Ali Ghufron menjelaskan 4 kunci utama dalam pelaksanaan SHPA yaitu mekanisme implementasi yang jelas, mobilisasi sumber daya dan mekanisme finansial, strategi komunikasi  serta mekanisme evaluasi.

Wamenkes berpendapat bahwa pertemuan ini merupakan ajang yang sangat penting, mengingat SHPA sudah dikemukakan pada pertemuan Menteri Kesehatan OKI ke-4 bulan Oktober 2014 dan disepakati agar segera dilaksanakan.

Selain sebagai tuan rumah pertemuan, Indonesia juga sebagai pemimpin sidang. Sementara wakilnya dari Negara Afrika dan Arab. Hal ini didasarkan atas terpilihnya Indonesia sebagai Ketua OKI di Bidang Kesehatan periode 2013 – 2015.

Pertemuan membahas 6 tematik SHPA dan negara yang terpilih menjadi leading country ialah : Health System Strengthening (Khazakstan), Disease Control (Turki), Maternal Newborn Child Health Nutrition (Indonesia), Medicines, Vaccines &  Medical Technologies (Malaysia), Emergency Health Response & Intervension (Oman) dan Information, Research, Education & Advocacy (Mesir).

 

Isu penting lainnya yang dibahas antara lain Status Implementasi keputusan Pertemuan Menteri Kesehatan Islam ke-4 bulan Oktober 2014, Implementasi SHPA 2014 – 2023 dan laporan perwakilan negara yang menjadi pionir pelaksanaan program tersebut, kemandirian produksi Obat dan Vaksin, Pembentukan Unit Implementasi Keseahatan OKI (Health Implementation Unit OIC), serta Program Kesehatan bagi Jamaah Haji dan Umrah.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id.

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar